“PDS dan Syariah-Fobia”

Rabu, 31 Mei 2006
Sikap ‘Islamophobia’ ditunjukkan kalangan Kristen saat protes anggota Partai Damai Sejahtera terhadap sejumlah Perda yang benuansa syariat Islam. Baca Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini ke-147

Oleh: Adian Husaini

Harian Republika (17/5/2006) memberitakan protes anggota DPR dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Konstan
Ponggawa, terhadap pemberlakuan sejumlah Perda yang benuansa syariat Islam. “Kami melihat adanya
kesalahpahaman nasional yang harus segera diperbaiki,” kata Konstan Ponggawa. Ia menilai, perda-perda semacam itu sebagai inkonstitusional dan bertentangan dengan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kaum Kristen di Indonesia seperti tiada henti untuk mempersoalkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.
Sebaliknya, mereka tidak mempersoalkan diterapkannya hukum kolonial/Barat yang sebenarnya banyak
bertentangan dengan ajaran agama mereka sendiri.

Mereka sibuk menyoal, mengapa umat Islam hendak menjalankan syariat Islam, tetapi mereka tidak
menyoal, mengapa ajaran-ajaran dan hukum Bibel tidak dijalankan di Indonesia.

Ambillah kasus hukum tentang zina. Bukan hanya Islam yang memandang zina sebagai satu bentuk kejahatan.

Berbagai ayat dalam Bibel pun menjelaskan tentang kejahatan zina. Sayangnya, hegemoni pikiran-sekular –
atau keinginan untuk menjauhkan kaum Muslim dari agamanya – terlalu mendominasi pikiran sebagian
kalangan Kristen. Ketika tercium ada ‘bau hukum Islam’ dalam RUU-APP – khususnya dalam pasal-pasal tentang perzinahan — sebuah majalah (edisi 6-12 Oktober 2003), menampilkan Laporan Utama dengan judul
“Rancangan KUHP: KITAB YANG SEMAKIN MENAKUTKAN”.

Tentang pasal-pasal Zina dalam RUU KUHP ini dikomentari: “Makna zina dalam RUU KUHP diperluas,
membuka peluang aparat ke ruang pribadi. AROMA HUKUM ISLAM, MINUS SANKSI.”

Salah satu Perda yang banyak dipersoalkan oleh kalangan Kristen dan liberal di Indonesia adalah Perda
Kota Tangerang yang memberlakukan larangan pelacuran di daerahnya. Perda ini jelas bukan seratus persen
mengadopsi syariat Islam, tetapi sudah menuai banyak protes. Soal zina dalam Islam sudah jelas. Pelakunya
harusnya diganjar hukuman berat, hukum rajam atau cambuk 100 kali. Jika Perda larangan pelacuran semacam ini yang dipersoalkan PDS, alangkah naifnya. Sebab, ajaran Yahudi dan Kristen sendiri sebenarnya juga menolak perzinahan.

Dalam konsep Bibel, perbuatan zina dipandang sebagai kejahatan yang sangat berat. Hukuman bagi pezina
adalah hukuman mati, dengan cara dilempari batu sampai mati. Beberapa jenis perzinaaan di antaranya malah dihukum dengan dibakar hidup-hidup. (Lihat, Kitab Ulangan 22:20-22). Kitab Imamat 20:8-15 juga
menjelaskan, bahwa berbagai bentuk dan jenis perbuatan zina, semuanya wajib dihukum mati. Bahkan, pezina dengan binatangpun, harus dihukum mati, termasuk binatangnya harus dibunuh juga.

Encyclopedia Talmudica menjelaskan tentang hukuman mati bagi pezina: “For it says, “And the man who
commits adultery and the adulteress shall be put to death.” (Lev. 20:10) (Lihat, Encyclopedia Talmudica, (Jerusalem, Talmudic Encyclopedia Pbl. Ltd., 1978), Vol. III, hal. 202-204. Poin ketujuh dari ‘The Ten Commandments’ kaum Yahudi adalah “Thou shalt not commit adultery”; “janganlah kamu mengerjakan zina”.

Jadi, sesungguhnya, zina adalah musuh Islam, Kristen, Yahudi. Aneh sekali jika kaum Kristen justru menentang peraturan yang melarang, mencegah, atau membatasi perzinahan di tengah masyarakat. Aneh, jika hanya karena ‘syariah-fobia’ mereka justru mendukung hukum-hukum Barat yang memberi kelonggaran terhadap tindakan zina.

Upaya Penjajah

Logika yang membenturkan syariah Islam dengan NKRI adalah logika yang sangat tidak masuk akal dan
a-historis. Sebelum penjajah Kristen Belanda masuk ke Indonesia, syariat Islam sudah diterapkan berbagai
wilayah di Indonesia. Dalam disertasinya di Universitas Indonesia, Dr. Rifyal Ka’bah mencatat, bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, Islam telah memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia.

Ia menawarkan dasar-dasar tingkah laku sosial baru yang lebih sama rata dibanding dengan yang berlaku
sebelumnya. Disamping itu, Islam juga menyumbangkan konsepsi baru di bidang hukum untuk Indonesia. Ia
telah mengubah ikatan yang bersifat kesukuan dan kedaerahan menjadi ikatan yang bersifat universal.

Mengutip Daniel S. Lev, Islam telah membentuk sebuah konsepsi sosial-politik supralokal sebelum Belanda
dapat menyatukan Nusantara dalam sebuah administrasi pemerintahan.

Sebuah buku yang ditulis F.V.A. Ridder de Stuers, Gedenkschrift van den Orloog op Java (1847), mengisahkan memoar seorang Letnan Kolonel Belanda yang menulis, bahwa Perang Diponegoro (1825-1830) sebenarnya adalah perjuangan menegakkan hukum Islam bagi orang Jawa.

Kepada William Stavers, ketua delegasi Belanda yang datang ke pedalaman Salatiga, Kyai Mojo menyampaikan pesan, bahwa Pangeran Diponegoro mencitakan hukum Islam seluruhnya berlaku
untuk orang Jawa. Persengketaan orang Jawa dengan orang Eropa diputus menurut hukum Islam. Sedangkan
persengketaan antar orang Eropa diselesaikan dengan hukum Eropa.

Sejak zaman VOC, Belanda pun mengakui hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya Regerings Reglemen, mulai tahun 1855 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia. Pengakuan ini diperkuat lagi oleh Lodewijk Willem Christian yang mengemukakan teori ‘receptio in complexu’. Teori ini pada intinya menyatakan, bahwa untuk orang Islam berlaku hukum Islam. Hingga abad ke-19, teori ini masih berlaku.

Snouck Hurgronje mulai mengubah teori ini dengan teori ‘receptie’, yang menyatakan, hukum Islam baru
diberlakukan untuk orang Indonesia, bila diterima oleh hukum adat. Pakar hukum adat dan hukum Islam UI, Prof. Hazairin menyebut teori ‘receptie’ Snouck Hurgronje ini sebagai ‘teori Iblis’. (Lihat, Dr. Rifyal Ka’bah,
Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Yarsi, 1999).

Jadi, sejak zaman penjajahan, upaya untuk menghapus hukum Islam dari bumi Indonesia memang sangat gencar dilakukan oleh kaum penjajah Kristen Belanda dan kaki tangannya di Indonesia. Dan itu mudah dimengerti, karena ketakutan yang membabi buta terhadap hukum Islam.

Setiap upaya kaum Muslim untuk memberlakukan hukum Islam selalu dilihat sebagai ancaman eksistensi
kaum penjajah. Alb C. Kruyt (tokoh Nederlands bijbelgenootschap) dan OJH Graaf van Limburg Stirum, menyatakan, “Bagaimanapun juga Islam harus dihadapi, karena semua yang menguntungkan Islam di Kepulauan ini akan merugikan kekuasaan Belanda… Kristenisasi merupakan faktor penting dalam proses penjajahan.”

Strategi misi?

Pada 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta memang digagalkan. Tetapi, Dekrit Presiden 5 Juli 1959
menegaskan kembali kesatuan Piagam Jakarta dengan UUD 1945. Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang- undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), juga
dicantumkan pertimbangan pertama: “bahwa sesuai dengan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang
mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut…”.

Jadi, para pendiri dan pemimpin bangsa ini, sejak dulu sudah maklum, dimana posisi Piagam Jakarta, yang
menyatakan: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Piagam
Jakarta bukanlah ‘penyakit’ yang harus dibuang dan dilupakan, tetapi merupakan satu rangkaian dengan
Konsitusi.

Dalam sistem hukum nasional – yang definisinya masih terus menjadi perdebatan — kedudukan hukum Islam juga sudah cukup jelas. Di Indonesia, menurut Prof. Daud Ali, kini berlaku empat sistem hukum, yaitu (1) hukum adat, (2) hukum Islam (3) hukum Barat konstitusional, dan (4) common law.

Karena itu, sikap ‘fobia’ (ketakutan yang membabi buta) terhadap syariah yang ditampilkan oleh PDS dan
sejenisnya sebenarnya terbukti selama ini terlalu berlebihan. Sebagai partai Kristen, seyogyanya PDS lebih sibuk memperjuangkan aspirasinya, agar ajaran dan hukum Kristen bisa diterapkan buat orang Kristen.

Itu lebih baik, ketimbang sibuk menghalang-halangi orang Islam menjalankan ajaran agamanya. Sikap ‘Islamo-fobia’ PDS yang berlebihan itu mengingatkan kaum Muslim pada Ayat al-Quran: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahannam orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.” (QS Al Anfal:36).

Dalam Tafsir al-Azhar, Prof. Hamka memberi penjelasan tentang ayat tersebut: “Perhatikanlah betapa di zaman
sekarang, orang-orang menghambur-hamburkan uang berjuta-juta dolar tiap tahun, bahkan tiap bulan, untuk menghalang-halangi jalan Allah yang telah dipegang teguh oleh kaum Muslimin. Perhatikanlah betapa zending dan misi Kristen dari negara-negara Barat memberi belanja penyebaran agama Kristen ke tanah-tanah dan negeri-negeri Islam.

Diantara penyebaran Kristen dan penjajahan Barat terdapat kerjasama yang erat guna melemahkan keyakinan umat Islam kepada agamanya. Sehingga ada yang berkata bahwa, meskipun orang Islam itu tidak langsung menukar agamanya, sekurang-kurangnya bila mereka tidak mengenal agamanya lagi, sudahlah suatu keuntungan besar bagi mereka.” (Depok, 30 Mei 2006/hidayatullah.com).

Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini adalah kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan http://www.hidayatullah.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: