Analisis Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Israel pada Era Obama

Analisis Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Israel pada Era Obama (Januari-Agustus 2009)
© Dina Y. Sulaeman
Tugas Mata Kuliah Matrikulasi ”Analisis Kebijakan Luar Negeri”
Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
BKU Hubungan Internasional
Pendahuluan
Gideon Levy, kolumnis terkemuka Israel yang anti-pendudukan, menulis artikel di Haaretz dengan judul “Obama’s America is Not Delivering the Good.” Dalam artikel itu, Levy menilai bahwa janji-janji perubahan yang dibawa Obama ternyata tidak dipenuhi. Levy menulis,


“Pidato Cairo telah menyalakan [semangat] separoh dunia. Menjadikan permukiman sebagai prioritas utama membangkitkan harapan bahwa pada akhirnya, seorang negarawan yang duduk di Gedung Putih memahami bahwa akar dari semua kejahatan adalah pendudukan dan akar dari kejahatan pendudukan adalah permukiman. Dari Kairo, terlihat kemungkinan untuk melucuti permukiman itu. Langit adalah batasnya. Lalu, pemerintahan [Obama] jatuh pada jebakan yang dibuat Israel dan tidak memperlihatkan tanda-tanda perbaikan.”
Selanjutnya, Levy mendeskripsikan situasi dalam negeri Israel. Menurut Levy, para pejabat Israel dengan cepat mengendus sinyal bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari Obama. Tak heran bila Menteri Pertahanan Ehud Barak segera mendeklarasikan bahwa ‘there is no Palestinian partner’. Wakil Perdana Menteri Eli Yishai dan Ketua Parlemen Reuven Rivlin juga memastikan bahwa Israel tidak akan menghentikan pembangunan apapun. Para pemukim (settler) Israel terus memindahkan rumah mereka ke Jerusalem Timur. “Israel sekali lagi diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka sukai,” tulis Levy.
Konflik Permukiman
Ada berbagai perspektif yang bisa dipakai dalam membahas konflik Israel-Palestina. Ada yang membahasnya dengan merunut ke sejarah pra-1948 (pra-deklarasi berdirinya Israel). Kejadian tentang era pra-1948 bisa dibaca di buku karya penulis Israel, DR. Ilan Pappe, “The Ethnic Cleansing of Palestine”. Pappe menyebutkan bahwa Israel didirikan dengan mengusir dan membunuhi penduduk asli di tanah Palestina. Dengan sudut pandang seperti ini, keberadaan Israel sebagai sebuah negara adalah illegal.
Namun, dalam makalah ini, penulis akan menggunakan sudut pandang Gideon Levy di atas, yaitu mengasumsikan bahwa Israel adalah negara yang diakui keberadaannya oleh PBB, dengan batas wilayah seperti yang ditetapkan PBB tahun 1947. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1947, PBB menetapkan Resolusi 181 yang membagi dua wilayah Palestina: 56,5% untuk pendirian negara Yahudi, 43% untuk negara Arab, dan Jerusalem menjadi wilayah internasional.
Akar dari semua kejahatan adalah pendudukan, tulis Levy. Yang dimaksud Levy, konflik berkepanjangan Israel-Palestina berakar dari aksi Israel yang terus-menerus menduduki wilayah Palestina. Pada tahun 1967, melalui Perang Enam Hari, Israel mencaplok seluruh wilayah yang semula menjadi ‘jatah’ Palestina dan Jerusalem Timur. Sebagian wilayah secara de jure memang dikembalikan kepada Otoritas Palestina melalui Perjanjian Oslo 1994, namun secara de facto tentara Israel masih terus bercokol di sana. Bertentangan dengan Konvensi Jenewa, Israel membangun permukiman-permukiman Yahudi di wilayah yang didudukinya. Setelah permukiman dibangun, penduduknya didatangkan, lalu mereka tinggal dan beranak-pinak di sana, lama-kelamaan, wilayah itu diklaim sebagai bagian dari Israel. Hingga hari ini, Israel terus membangun kawasan permukiman di berbagai wilayah pendudukan, bahkan di Jerusalem Timur yang merupakan zona internasional. Dan inilah yang dimaksud Levy, akar dari kejahatan pendudukan adalah permukiman (the root of the occupation’s evil is the settlements).
Kebijakan Luar Negeri AS terhadap Israel pada era pra-Obama
Sejak Perang Dunia II, pemerintah negeri Paman Sam telah menyumbangkan uang lebih dari 140 milyar dollar kepada Israel (data tahun 2003). Setiap tahunnya, Israel menerima bantuan sekitar 3 milyar dolar BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang setara dengan seperlima dari total bantuan luar negeri AS atau sebesar 500 dolar pertahun kepada setiap warga Israel.
Angka 140 milyar dolar yang disebutkan di atas hanyalah mengacu pada BLT kepada Israel. Sesungguhnya masih banyak komponen dana lainnya yang selama ini telah dikeluarkan AS demi Israel. Misalnya, akibat perang Arab-Israel 1973, demi menyelamatkan Israel, AS menjalin diplomasi dengan musuh-musuh Israel, Mesir dan Yordania; mereka diberi bantuan dana sebagai imbalan dari kesediaan menjalin perdamaian dengan Israel. Belum lagi dana yang harus dikeluarkan AS untuk membangun pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah yang semuanya bertujuan untuk menjaga Israel.
Thomas R. Stauffer, dosen ekonomi energi dan Timur Tengah di Harvard University, menghitung komponen dana yang telah dikeluarkan AS selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat dukungannya pada Israel, yaitu: 3 Trilyun Dollar.
Pada tahun 2007, Deputy Menlu era Presiden Bush Nicholas Burns menandatangani MoU antara AS-Israel yang berisi perjanjian bahwa AS akan memberi bantuan militer sebesar 3 milyar dollar pertahun dalam jangka waktu 10 tahun. Artinya, ada peningkatan bantuan sebesar 25%. Saat penandatanganan perjanjian itu di kantor Kementrian Luar Negeri Israel, Burns mengatakan, “Satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah dengan memperlihatkan kepada Iran dan Syria bahwa AS akan selalu menjadi faktor utama dalam kestabilan di kawasan. Kami akan selalu membela teman kami.”
Pandangan Politik Obama terhadap Israel
Salah satu faktor dalam pengambilan kebijakan luar negeri adalah citra atau asumsi. Menurut Coplin, kompleksitas dan ketidakpastian informasi mengenai lingkungan internasional membuat para pengambil keputusan cenderung untuk membangun citra atau asumsi tentang kondisi internasional. Coplin menulis,
Dalam banyak hal, asumsi-asumsi disederhanakan menjadi dogma; karena besarnya taruhan yang terlibat, maka para pengambil keputusan politik luar negeri jarang mampu menghindar dari ketidakamanan yang mungkin timbul dari pengkajian ulang citra-citra yang ada. Karena para pengambil keputusan politik luar negeri bergantung kepada citranya dalam mengarahkan perilakunya, perubahan citranya akan membawa konsekuensi-konsekuensi politik yang luas.
Citra yang dibangun para pengambil kebijakan luar negeri AS terhadap Israel selama ini adalah bahwa Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikepung negara-negara Arab yang memusuhinya. Israel diposisikan sebagai negara yang harus terus-menerus membela diri dari serangan teroris dan karena itulah AS berkewajiban untuk membantu Israel.
Citra seperti ini jelas terlihat dalam pidato Obama di kota Sderot, Israel. Saat itu Obama mengatakan, “Jika seseorang mengirimkan roket ke rumah saya, tempat di mana kedua putri saya tidur di waktu malam, saya akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Saya harap Israel juga melakukan hal yang sama. Terkait negoisasi dengan Hamas, sangatlah sulit untut bernegosiasi dengan sebuah kelompok yang bukan mewakili sebuah bangsa, tidak mengakui hak eksistensi Anda, secara kontinyu menggunakan teror sebagai senjata, dan sangat dipengaruhi oleh negara-negara lain.”
Coplin menyebutkan ada 3 jenis keputusan luar negeri, yaitu keputusan politik luar negeri yang sifatnya umum, administratif, dan krisis. Menurut Coplin, “Kebijakan luar negeri yang bersifat umum terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan dan tindakan-tindakan langsung.”
Kebijakan umum luar negeri AS terhadap Israel pada era Obama bisa dilihat dari pidatonya dua hari setelah dilantik sebagai presiden. Dalam pidato di Kementrian Luar Negeri AS (22/1) itu, Obama mengatakan,
Biarkan saya jelaskan: Amerika berkomitmen pada keamanan Israel. Dan kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya di hadapan ancaman yang nyata. Selama bertahun-tahun, Hamas telah meluncurkan ribuan roket kepada warga Israel yang tak berdosa. Tidak ada demokrasi yang bisa menerima bahaya seperti ini bagi rakyatnya, tidak pula komunitas internasional, dan tidak juga rakyat Palestina sendiri, yang kepentingannya telah terabaikan karena aksi teror. Sebagai pihak yang benar-benar menghendaki perdamaian, Kuartet [AS, Rusia, Uni Eropa, PBB] telah menegaskan bahwa Hamas harus memenuhi syarat yang jelas ini: akui hak eksistensi Israel, hentikan kekerasan, dan patuhi perjanjian [antara Israel-PLO/Otoritas Palestina] yang telah dibuat di masa lalu.
Selanjutnya, dalam pidatonya di Kairo 4 Juni 2009, Obama mengatakan,
“Hamas memang memiliki dukungan dari sebagian bangsa Palestina, tetapi mereka juga harus mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memenuhi aspirasi bangsa Palestina. Hamas harus menghentikan kekerasan, mengakui kesepakatan di masa lalu, dan mengakui hak eksistensi Israel.”
Dalam kesempatan yang sama, Obama terlihat berusaha bersikap tegas terhadap Israel. Namun, dia tetap mendahuluinya dengan kalimat yang menegaskan citra yang telah dibangun selama ini, America’s strong bonds with Israel are well-known. This bond is unbreakable. (Ikatan kuat antara Amerika dan Israel sudah umum diketahui. Ikatan ini tidak bisa diputuskan.)
Kemudian Obama mengatakan, “Pada saat yang sama, Israel harus mengakui bahwa sebagaimana hak eksistensi Israel tidak bisa diingkari, hak eksistensi Palestina juga tidak bisa diingkari. Amerika Serikat tidak menerima legitimasi pembangunan permukiman Israel. Pembangunan [permukiman] melanggar perjanjian dan mengabaikan usaha-usaha untuk mencapai perdamaian. Inilah saatnya untuk menghentikan permukiman itu.”
Namun, seperti ditulis Gideon Levy, setelah para pemimpin Israel waspada menantikan tindak lanjut dari pidato Obama, kini mereka telah kembali santai dan memastikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari Obama. Para pemimpin Israel kini dengan berani terang-terangan mengeluarkan pernyataan menolak segala usulan penghentian pembangunan permukiman dan bahkan menolak berdirinya negara Palestina. Di hadapan pembangkangan Israel, Obama tetap mengajukan anggaran sebesar 2,77 milyar dollar untuk bantuan militer kepada Israel pada tahun 2010.
Analisis Kebijakan Luar Negeri Obama terkait Israel
Mas’oed (1990) menyatakan, “Sesudah power, national interest (kepentingan nasional) adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Analis sering memakai konsep ‘kepentingan nasional’ sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.”
‘Kepentingan nasional’ ini pula yang selama ini dipakai oleh para petinggi AS dalam menjustifikasi pembelaan mereka terhadap Israel. Obama dalam pidatonya menyebut ‘kesamaan kepentingan’ sebagai landasan politik luar negerinya terhadap Israel.
“Aliansi kita [AS-Israel] berdasarkan pada kesamaan kepentingan dan kesamaan nilai-nilai. Siapa yang mengancam Israel, mengancam kita. Israel selalu menghadapi ancaman-ancaman itu di garis depan. Dan saya akan membawa Gedung Putih ke arah komitmen yang tak tergoyahkan bagi keamanan Israel. Komitmen ini dimulai dengan menjamin bantuan militer Israel. Saya akan menjamin bahwa Israel dapat membela diri dari segala ancaman, dari Gaza hingga Teheran.”
Morgenthau menulis, “Sasaran politik luar negeri harus dihubungkan dengan kepentingan nasional.” Morgenthau juga menyatakan, “Kepentingan nasional suatu negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara terhadap negara lain.”
Teori Morgenthau ini terlihat tidak sesuai dengan pilihan yang diambil Obama dan para presiden AS pendahulunya. John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, dua pakar Hubungan Internasional dalam makalah mereka berjudul The Israel Lobby and US Foreign Policy menulis,
“Organisasi teroris yang mengancam Israel (seperti Hamas dan Hizbullah) tidak mengancam AS kecuali ketika AS ikut campur tangan melawan mereka (seperti di Lebanon tahun 1982). Lebih lagi, terorisme Palestina bukanlah kekerasan yang secara acak dilancarkan kepada Israel dan Barat; melainkan sebuah respon atas kekerasan berkepanjangan Israel yang menduduki Gaza dan Tepi Barat.”
“Dukungan AS kepada Israel bukanlah satu-satunya sumber terorisme anti-Amerika, namun inilah [sumber] yang terpenting, dan [dukungan] ini membuat upaya memenangkan perang melawan terorisme menjadi lebih sulit. …Washington tidak akan mengkhawatirkan Iran, Partai Baath Irak, atau Syria jika saja AS tidak sedemikian terikat dengan Israel.”
Obama juga menyebut akan membela Israel dari ancaman Teheran. Iran dianggap mengancam keselamatan Israel dengan alasan Iran sedang berupaya membuat senjata nuklir. Terkait hal ini, Mearsheimer dan Walt menyatakan,
“Bahkan bila negara-negara itu memiliki senjata nuklir—tentu saja hal ini tidak diinginkan—mereka bukanlah ancaman strategis bagi AS. …Lebih jauh lagi, hubungan AS dengan Israel sesungguhnya membuat AS sulit menghadapi negara-negara itu. Senjata nuklir Israel menjadi alasan mengapa sebagian tetangga Israel ingin memiliki senjata nuklir dan ancaman AS terhadap negara-negara itu berkaitan dengan ‘perubahan rezim’, justru meningkatkan keinginan itu.”
Dari paparan fakta di atas, jelaslah bahwa kebijakan Obama tidak bersesuaian dengan konsep kepentingan nasional dalam versi Morgenthau. Justru kenyataannya, kebijakan luar negeri AS selama ini malah merugikan kepentingan nasional AS. Selain itu, dalam konteks ini kebijakan luar negeri AS terhadap Israel sama sekali tidak bisa disebut ‘mempertahankan pengendalian suatu negara terhadap negara lain.’ Malah sebaliknya, Israel yang terus-menerus mampu mengendalikan AS.
Karena itulah, sebagaimana dikatakan oleh Rosenau saat mengkritisi pendapat Morgenthau, ‘kepentingan nasional suatu negara’ sulit untuk didefinisikan. Pada saat Obama menyebut ‘kepentingan nasional’, akan muncul pertanyaan, kepentingan siapakah yang dimaksudkan, benar-benar kepentingan rakyat AS atau kepentingan elit politik?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menelaah hasil studi Mearsheimer dan Walt. Mereka menyatakan, aktor non-state yang sangat berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS adalah kelompok lobby Israel. Mearsheimer dan Walt menyodorkan bukti-bukti betapa kelompok-kelompok lobby pro-Israel sangat berhasil mengalihkan kebijakan politik AS menjauh dari kepentingan nasionalnya sendiri, dan pada saat yang sama, meyakinkan publik dan politisi AS akan adanya kesamaan kepentingan AS dan Israel.
Selanjutnya, meskipun Obama dalam pidatonya di Kairo menjanjikan adalah terobosan baru dalam upaya mendamaikan, keinginannya itu tampak terjegal oleh status quo dalam lingkungan pengambilan kebijakan politik luar negeri AS. Coplin menulis, “Birokrasi politik luar negeri biasanya memilih alternatif-alternatif yang tidak bertentangan secara radikal dengan alternatif masa lalu dan yang tidak mengandung resiko tinggi.”
Selain itu, di antara beberapa organisasi birokrasi juga sering terjadi perbedaan pendapat, misalnya antara Deplu dan Dephan. Karena itu, pengambil keputusan luar negeri berusaha meredam konflik dengan cara menuruti saja apa yang selama ini telah berlaku. Coplin mengatakan, “Para pengambil keputusan luar negeri mengalami kesukaran dalam merancang alternatif-alternatif yang bersifat radikal. .. Birokrasi politik luar negeri cenderung memberi kontribusi kepada pilihan-pilihan yang bersifat konservatif.”
Dari sini bisa dipahami mengapa meskipun Obama sempat menyatakan akan melakukan kebijakan radikal (menghentikan pembangunan permukiman Israel), namun segera terbukti tak ada hal baru yang dilakukannya. Jerusalem Post (20/5) mengutip pernyataan Wakil Menlu Israel, Danny Ayalon, yang mengomentari pertemuan Obama dan Netanyahu (18/5), “Kepentingan dasar dan objek AS di kawasan kami tidaklah berubah seiring dengan perubahan pemerintahan. Pendekatan dan nuansanya memang berubah, tetapi kepentingannya tetap sama.”
Kesamaan kebijakan luar negeri Obama dengan presiden pendahulunya, juga diungkapkan pengamat politik AS, Noam Chomsky. Dalam pidatonya di Deplu AS (22/1), Obama mengatakan, “kita akan selalu mendukung hak Israel untuk membela dirinya di hadapan ancaman yang nyata”. Mengomentari kalimat ini, Chomsky mengatakan, “Hal itu [bahwa Israel berhak membela diri] adalah benar, tetapi ada gap dalam alasan. Israel berhak untuk membela dirinya. Tapi bukan berarti, Israel punya hak untuk membela diri dengan kekuatan senjata. Kita mungkin setuju untuk mengatakan bahwa tentara Inggris saat menduduki AS tahun 1776 berhak membela diri dari pasukan George Washington; tapi mereka tidak bisa membela diri dengan senjata karena mereka tidak berhak berada di sini [AS]. Mereka bisa membela diri dengan cara meninggalkan [daerah jajahan].”
Karena menggunakan paradigma ‘Israel berhak membela diri’, Chomsky menilai bahwa kebijakan Obama tidak akan berbeda dengan presiden pendahulunya, George W. Bush.
Penutup
Meskipun masa pemerintahan Obama baru berjalan delapan bulan dan masih mungkin akan terjadi perubahan, namun situasi sementara ini menunjukkan bahwa harapan besar akan adanya perubahan (change) sebagaimana semboyan Obama selama ini telah menemui kenyataan pahit. Faktor citra dan asumsi, serta kecenderungan birokrasi politik luar negeri AS yang untuk mempertahankan status quo, telah membuat upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina berjalan di tempat.
*
(maaf, daftar pustaka dan footnote sengaja saya hapus dari makalah ini)

http://dinasulaeman.wordpress.com/2009/09/26/analisis-kebijakan-luar-negeri-as-terhadap-israel-pada-era-obama/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: