ISLAM LIBERAL PASCA FATWA MUI (Sebuah Pengantar)

Oleh: Dr. Adian Husaini, MA

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) nya ke -7 di Jakarta, 24-29 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 11 fatwa. Berbeda dengan fatwa-fatwa sebelumnya, fatwa-fatwa MUI kali ini – khususnya tentang sesat dan haramnya ajaran Ahmadiyah, Liberalisme, Pluralisme, dan Sekularisme – menuai kecaman, hantaman dan tantangan yang sangat hebat.
Sejak fatwa itu ditetapkan pada 29 Juli 2005, tiada hari tanpa cacian dan hujatan terhadap MUI. Ada yang menyatakan, MUI konyol dan tolol, MUI konservatif dan sebagainya. Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar-Abdalla menyatakan, bahwa fatwa MUI itu konyol dan tolol. Setelah ucapan itu mendapat kecaman hebat, Ulil akhirnya mengaku khilaf dan minta maaf.
Dalam kasus Ahmadiyah, MUI menegaskan kembali fatwa tahun 1980, bahwa jamaah Ahmadiyah adalah di luar Islam, sesat dan menyesatkan, dan orang Islam yang mengikutinya adalah keluar dari Islam (murtad). MUI juga memperkuat fatwanya dengan seruan , “Pemerintah berkewajiban melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.”

Sejumlah fatwa lain – seperti doa bersama lintas agama dan penegasan kembali haramnya perkawinan antaragama – juga menyengat kaum liberal. Sebab, itulah di antara isu-isu dan agenda utama liberalisasi dan sekularisasi Islam di Indonesia. “Doa bersama antara orang Islam dan non-Muslim tidak dikenal dalam Islam. Karenanya termasuk bid’ah. Doa bersama dalam bentuk “setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran, maka orang Islam haram mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin non-Muslim,” demikian antara lain keputusan MUI.

Maka, terhadap fatwa-fatwa seperti ini, Islam Liberal mengamuk dan mengecam keras. Ulil Abshar menulis di harian Media Indonesia berjudul “Fatwa MUI dan Konservatisme Agama”, yang menyamakan fatwa MUI dengan Inkuisisi Raja Katolik Ferdinand terhadap penduduk non-Kristen di Spanyol. Dia menulis,”Fatwa ini, buat saya, mengingatkan kita pada inkuisisi akidah yang pernah dipraktikkan di Spanyol oleh Raja Ferdinand setelah berhasil merebut kembali (reconquista) tanah di semenanjung Iberia itu dari kekuasaan Islam. Dia memberikan tiga pilihan kepada umat Islam dan Yahudi saat itu: masuk Kristen, hengkang dari Spanyol, atau dibunuh.”

Tentu saja, pendapat Ulil itu fitnah besar terhadap MUI. Membandingkan fatwa MUI dengan Edict of Expel Ratu Isabella dan Raja Ferdinand adalah tindakan yang slah dan berlebihan. Dalam kasus Ahmadiyah, MUI sama sekali tidak memerintahkan pembunuhan, bahkan MUI meminta umat Islam untuk tidak bertindak sendiri-sendiri. Juga, tidak ada satu orang Ahmadiyah pun mati atau dibunuh. Sedangkan korban dari Edict of Expel, yang dikeluarkan pada 1492, baik yang terbunuh maupun yang diusir dari Spanyol mencapai ratusan ribu orang.
Jadi, demi membela aliran sesat Ahmadiyah, kaum liberal tidak segan-segan membuat fitnah dan membuat pernyataan yang sangat menyesatkan.

Karena itu, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) membuat pernyataan keras terhadap Islam Liberal, dan menyatakan paham ini lebih berbahaya dari Ahmadiyah itu sendiri.
Wakil Ketua KISDI, K.H. A. Khalil Ridwan menulis artikel di Harian Republika, berjudul “Solusi untuk Ahmadiyah”, yang isinya mengkritik keras terhadap aktivitas kaum yang mengusung paham liberalisme, yang terus menerus membela Ahmadiyah. Khalil Ridwan menulis:
“Salah satu suara keras yang mendukung Ahmadiyah datang dari kelompok yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat untuk Kebebasan Beragama. Kelompok ini jelas-jelas mengusung paham liberalisme yang membolehkan paham apa saja hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Bagi kelompok seperti ini, maka tidak ada istilah iman dan kafir, halal dan haram, benar dan salah, atau boleh dan tidak boleh. Semua bebas, semua halal, tergantung pikiran dan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, berbicara dengan kelompok ini tidak banyak manfaatnya, sebab tidak ada parameter yang sama dalam menilai sesuatu. Cara berpikir mereka lebih parah dari Ahmadiyah itu sendiri. Tidak heran, apa saja yang merusak Islam akan mereka dukung. Parameternya hanya satu: kebebasan.”

Dalam siaran persnya tanggal 24 Juli 2005, KISDI menurunkan pernyataan tokoh NU, K.H. Yusuf Hasyim, saat acara Tabligh Akbar, di Masjid al-Barkah asy-Syafi’iyah. Disebutkan oleh Yusuf Hasyim, “Yag Mendukung Ahmadiyah itu Tertipu atau Menipu.”
Dalam melakukan pembelaan terhadap Ahmadiyah, kaum liberal memfokuskan perhatiannya untuk menyerang MIU. Mereka membentuk kelompok bernama ‘Aliansi Masyarakat Madani”. Kelompok ini, seperti dilaporkan Detik.com (Jumat, 22/7/2005), mendesak MUI untuk mencabut fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Asalnya, semua fatwa yang memandang sesat aliran lain, sering memancing tindakan kekerasan. Mereka menuntut, “MUI perlu mencabut semua fatwa yang memandang sesat aliran lain yang berbeda, karena fatwa tersebut sering kali dijadikan landasan untuk melakukan tindakan kekerasan dan keresahan.” Menurut mereka, fatwa MUI ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berkeyakinan di dalam konstitusi. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk mencabut surat-surat keputusan atau surat edaran yang didasarkan pada fatwa MUI tersebut.
Jadi, sebelum Munas MUI ke -7 tersebut, MUI memang telah mendapatkan serangan hebat dari kelompok liberal, berkenaan dengan fatwa MUI tahun 1980 tentang sesatnya ajaran Ahmadiyah. Menghadapi hal itu, MUI tidak gentar, dan dalam Munasnya tersebut, MUI menguatkan kembali fatwa yang lama, dan menambah lagi dengan fatwa haramnya paham Liberalisme, Pluralisme Agama, dan Sekularisme.

Sejak keluarnya fatwa tersebut pada 29 Juli 2005, setiap hari Mui diserang. Bisa dikatakan, saat ini kaum liberal menggunakan segenap tenaganya untuk menghancurkan MUI, khususnya melalui media massa yang mereka kuasai (hampir semua stasiun televisi, radio satrelit dan hampir semua surat kabar).
Di negara Indonesia, yang sedang menikmati kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat, maka berbagai model dan jenis opini bisa berlalu-lalang secara bebas. Tidak bisa dicegah. Tentu saja arah dan jenis opini ditentukan oleh sang penguasa media. Karena ‘realitas opini’ adalah satu ‘realitas semu’ dan bukan realitas sebenarnya. Maka, siapa yang kuat dalam penguasaan media massa, itulah yang biasanya akan memenangkan pertarungan.
Selama ini, termasuk dalam kasus fatwa MUI, tampak kaum liberal-sekuler-pluralis lebih mendominasi opini di media massa. Sedangkan MUI dan ormas-ormas Islam pendukungnya hanya mampu berbicara dari masjid ke masjid melalui forum majelis taklim, atau beberapa media cetak dan elektronik tertentu.

Di antara 11 fatwa MUI, memang fatwa tentang Ahmadiyah, Pluralisme Agama, Liberalisme, dan Sekularisme, paling banyak mendapatka cemoohan. Fatwa ini mengusik begitu banyak kaum yang selam ini masih bersikap “abu-abu” dan “karaoke” (kanan-kiri oke) – artinya, liberalisme ya, non-liberal juga ya. Fatwa ini seperti menarik garis furqan, garis batas yang tegas, siapa yang berada di kutub liberalisme dan siapa yang di kutub non-liberal. Bahkan, kasus ini telah menyatukan orang-orang yang selama ini berseberangan dengan keras, Dawam Rahardjo dan Abdurrahman Wahid. Bahkan, Dawam Rahardjo dalam ulang tahun Abdurrahman Wahid ke-65 (4/8/2005), menyatakan telah mencabut ucapan sebelumnya yang menolak bahwa Abdurrahman Wahid adalah “wali”.

AJARAN POKOK ISLAM LIBERAL

Dalam disertasinya di Monash University Australia, Greg Barton menjelaskan beberapa prinsip gagasan Islam Liberal yang dikembangkan di Indonesia: (a) Pentingnya kontekstualisasi ijtihad, (b) Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, (c) Peneriamaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agam-agama, (d) Pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sekterian negara. Menurut Barton, ada empat tokoh Islam Liberal di Indonesia, yaitu Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, dan Djohan Effendi. (Lihat, Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neomodernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, Jakarta, 1999. Buku ini diterbitkan atas kerja sama Paramadina, Yayasan Adikarya Ikapi, dan Ford Foundation. Buku ini terjemahan dari buku aslinya yang berjudul The Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia, 1995.
Jika diteliti dari berbagai tulisan yang disebarkan kaum Islam Liberal di Indonesia, boleh disimpulkan ada beberapa pokok-pokok ajaran Islam Liberal ini. Yaitu: (1) menghancurkan akidah Islam dengan mentebarkan paham Pluralisme Agama, (2) meruntuhkan bangunan syariat Islam dengan program “kontekstualisasi ijtihad” dan penggunaan metodologi interpretasi hermeneutika al-Qur’an, (3) membongkar konsep al-Qur’an sebagai wahyu Allah, lafdhan wa ma’nan minallah, yang suci dari kesalahan, (4) membongkar konsep-konsep dasar Islam seperti makna iman, kufur, murtad, Islam dan sebagainya, (5) meruntuhkan otoritas ulama dalam pemahaman Islam dan (6) mendukung kerusakan akhlak, dengan berpegang pada paham liberalisme dan relativisme moral.
Sebagai contoh, adalah penyebaran paham Pluralisme Agama. MUI mendefinisikan Pluralisme Agama sebagai: “Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.”

Definisi MUI ini banyak diserang. Dawam Rahardjo malah menyatakan, MUI yang sesat dan salah mendefinisikan Pluralisme Agama. Kepada pers di Jakarta (31/7/2005), Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof. Azyumardi Azra juga menyatakan, dalam proses penyusunan fatwa, MUI seharusnya tidak sekedar mencari pertimbangan berdasarkan kajian fikih. “Persoalan masyarakat modern sangat kompleks. Sudah seharusnya MUI mencari masukan dan pertimbangan lain, misalnya dari pakar politik, sosiolog dan keilmuan lainnya. Fatwa dikeluarkan dengan mempertimbangan sisi budaya, agama, dan lain-lain dalam konteks kebangsaan,” ujarnya. Azyumardi juga menyayangkan sikap MUI yang mendefinisikan sendiri beberapa istilah, seperti liberalisme dan pluralisme. Dia pun mengingatkan, bahwa fatwa MUI tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat dijadikan hukum positif karena Indonesia bukan negara berdasarkan asas Islam.

Ada juga yang menuduh MUI keliru, karena telah menetapkan haramnya suatu paham, padahal, ijtihad itu hanya untuk ‘af’al (perbuatan), bukan untuk pemikiran. Bagaimana menghukumi satu pemikiran? Dan sebagainya.
Karena merupakan salah satu pilar ajaran Islam Liberal, maka pembelaan terhadap Pluralisme Agama berlangsung dengan sangat kuat. Padahal, jika dicermati, definisi MUI tentang Pluralisme Agama sangat tepat dengan realitas pemikiran yang dikembangkan kaum Pluralis di Indonesia.

BODOH ATAU MENIPU

Caci maki terhadap MUI setelah keluarnya fatwa pluralisme adalah ajaib. Ada dua sebab mengapa caci maki itu dialamatkan pada MUI: (1) karena bodoh, (2) karena menipu. Wacana pluralisme sudah menjadi wacana yang ramai dikalangan teologi, sehingga orang-orang yang bependidikan atau akademisi harusnya tahu masalah ini. Sebagai contoh, pada tahun 1989, Penerbit Kanisius Yogyakarta (penerbit Katolik) menerbitkan buku karya Harold Coward berjudul Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama. Buku ini terjemahan dari buku Pluralisme, Challenge to World Religion, yang terbit tahun 1985. Meskipun penulis buku ini cenderung pada paham Pluralisme Agama, tetapi dari buku ini dapat disimak problem yang dihadapi agama-agama dalam menghadapi paham Pluralisme Agama. Dalam Kristen misalnya, kaum evangelis menegaskan penolakannya terhadap gagasan Pluralisme Agama. Pada Perjanjian Lausanne, 1974, ditegaskan, “Juga kita menolak segala macam sinkretisme dan dialog yang menyatakan secara tidak langsung bahwa Kristus berbicara dengan cara yang sama melalui semua agama dan teologi, karena ia berarti menghina Kristus dan Injil. Yesus Kristus, Allah-manusia satu-satunya, yang telah memberikan diri-Nya sebagai tebusan satu-satunya bagi apra pendosa, adalah perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Tidak ada nama lain yang olehnya kita pasti diselamatkan.”

* * *
Fatwa MUI tentang Pluralisme Agama, Liberalisme, dan Sekularisme, merupakan “palu godam” atau alat pemukul yang menakutkan bagi Islam Liberal di Indonesia. Namun, fatwa ini belum tentu akan berjalan efektif, karena penyebaran virus Islam Liberal sudah sangat meluas ke berbagai sendi-sendi kehidupan umat Islam, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun bidang studi Islam. Di dalam Nahdhatul Ulama (NU), misalnya, meskipun Muktamar NU ke-35 di Boyolali, Jawa Tengah, sudah melarang penyebaran paham liberalisme keagamaan, tatapi sejumlah aktivis NU masih terus mengembangkan paham ini melalui lembaga-lemabaga otonom NU. Begitu jua di Muhammadiyah, meskipun tokoh-tokoh liberal sudah tersingkir dari Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, tetapi penyebaran paham ini masih terus dilakukan oleh beberapa aktivis Muhammadiyah.

Setelah fatwa MUI ini, maka “pertarungan dahsyat” pemikiran Islam versus Pluralisme Agama, Liberalisme dan Sekularisme, kemungkinan akan terjadi di kampus-kampus Islam seperti Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang jumlahnya di Indonesia lebih dari 500. Pertempuran dahsyat juga sedang dan akan terus terjadi di media massa yang menjadi andalan utama kaum liberal, sebab MUI dan umat Islam sangat lemah penguasaannya dalam sektor media massa. Jika ingin memenangkan pertarungan, umat Islam wajib bekerja keras mengimbangi penguasaan media massa dan profesionalitas dalam bidang media massa dan strategi opini.

Ke depan, pekerjaan yang lebih serius dalam melawan penyebaran paham Pluralisme Agama, Liberalisme dan Sekularisme adalah dengan menyiapkan sebanyak mungkin cendikiawan dan ulama Islam yang mumpuni dan mendirikan kampus Islam yang baik dan berkualitas tinggi, sebagai percontohan dalam membanguan sistem pendidikan tinggi Islami. Sebab, inti dari semua masalah ini adalah masalah kekeliruan cara berpikir, kerancuan konsep ilmu dan pertarungan hidup mati antara al-haq dan al-bathil.
Sebagai bagian dari kepentingan politik, ekonomi, dan budaya Barat, ide-ide liberalisasi Islam akan tetap dikembangkan dan didukung penyebarannya oleh kekuatan-kekuatan kolaboratif neo-liberal. Liberalisasi politik, ekonomi, budaya, moral dan agama dijadikan satu paket dalam menggempur sebuah negara Muslim terbesar: Indonesia. Bisa dimengerti, jika segala kekuatan akan dikerahkan untuk memenangkan Islam Liberal di Indoneisa dalam melawan MUI dan umat Islam lainnya.
Menghadapi gempuran yang bertubi-tubi melalui media massa yang dilakukan terhadap MUI, seorang ketua MUI berujar tenang, mengutip sebuag Hadist Nabi SAW, “Diantara umatku akan selalu ada kelompok orang yang menegakkan perintah Allah. Orang yang menentang tidak akan membahayakan mereka.” (H.R. Ibnu Majah).
Wallahu a’lam..

(Dikutip dari buku “Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual, Risalah Gusti, September 2005)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: