Ideologi Jihad Diponegoro (5/5): Cara Musuh Melemahkan Jihadis

KIBLAT.NET – Dalam ranah sejarah strategi militer, perang Diponegoro ini meninggalkan jejak sejarah yang monumental. Penerapan taktik strategi militer Stelsel Benteng yang memadukan antara manuver kolone dengan pembangunan benteng, disertai dengan strategi Blokade Politik, Isolasi Politik, politik Belah Bambu, Politik Adu Domba, dibarengi penelitian sosio-budaya oleh ilmuwan orientalis, oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk selanjutnya terus dipakai untuk memadamkan perlawanan di berbagai pelosok Nusantara. Termasuk pula di antaranya untuk menjinakkan perlawanan rakyat Aceh.
Perang Diponegoro ini pada hakikatnya adalah manifestasi dari konflik laten di antara bangsawan Jawa, sebuah Permanent Warfare yang beraspek politik dan budaya.

Strategi Belanda Menghadapi Diponegoro

Banyak kesulitan yang harus dihadapi oleh Belanda pada awal masa perang Jawa (1825-1827). Mulai dari jumlah pasukan yang hanya 3 resimen (satu resimen infanteri, satu resimen huzar, dan satu resimen artileri), ditambah legiun Mangkunagoro yang jumlahnya sekitar 1.800 orang.[1]

Perang melawan Diponegoro telah menguras keuangan pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan biaya perang hingga tak kurang dari 25.000.000 Gulden (Rp 127 Milyar). Biaya perang yang sangat besar untuk ukuran masa itu. Konsekuensi finansial yang besar untuk strategi Stelsel Benteng hingga Belanda menyebut Perang Diponegoro sebagai groote onheilen (bencana besar) bagi administratif Kolonial. Defisit anggaran mereka sampai 18.000.000 Gulden (sekitar Rp 92 Milyar). Dan tahun 1827 saja tidak kurang dari 3000 orang serdadu Eropa tewas di hadapan kedigdayaan Tentara Islam Diponegoro.

Jenderal H.M. de Kock, yang ditugaskan sebagai Komisaris Pemerintah untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menyusun plan de champagne (rencana kampanye) untuk menumpas pemberontakan. Plan de champagne tersebut terdiri atas:

• Membuat persekutuan dengan Sunan Surakarta dan Mangkunagoro untuk mengisolasi Diponegoro.
• Merebut sasaran strategis, yaitu nagara Yogyakarta, dari tangan pemberontak untuk mengembalikan kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda dan kewibawaan Sultan.
• Mengamankan jalur komunikasi darat yang strategis antara Surakarta-Klaten dan Klaten- Yogyakarta.
• Mengamankan jalur komunikasi darat Semarang- Salatiga dan Salatiga-Surakarta.
• Mengamankan jalur komunikasi darat di pantai utara antara Semarang-Rembang
• Mengamankan jalur komunikasi darat Pekalongan-Semarang
• Membebaskan daerah-daerah milik Kesultanan yang direbut dan diduduki oleh pemberontak, seperti Serang, Ngawi, dan Madiun.
• Membebaskan daerah milik Pemerintah Hindia Belanda di Demak, Rembang, Jabarangkah (Karesidenan Pekalongan), Banyumas, Kedu, dan Bagelen sampai batas sungai Bogowonto.
• Memanggil pasukan-pasukan yang beroperasi di luar Jawa dan menetapkan garis awal di beberapa pelabuhan pendaratan di Pantai Utara.
• Merekrut spion dan orang-orang yang dipercaya untuk mencari informasi tentang lawan.
Selama 1825-1827, de Kock terus melakukan operasi militer dengan beberapa sasaran strategis. Ia melakukan operasi militer dengan lima pendekatan langsung, yaitu:
• Membuat persekutuan dengan Sunan Surakarta dan Mangkunagoro untuk mengisolasi Diponegoro, baik secara militer maupun politis, untuk membentuk pendapat umum bahwa pemberontakan adalah sebuah perbuatan jahat.
• Mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Diponegoro—para pangeran di Kesultanan Yogyakarta—agar tidak membantu Diponegoro, sekalipun bersikap pasif.
• Merebut kembali daerah-daerah Kesultanan Yogyakarta yang diduduki oleh pengikut Diponegoro. Menegakkan kembali keamanan dan pemerintahan agar pajak-pajak dapat dipungut dan perekonomian dapat berjalan kembali secara lancar.
• Menggiring pasukan pemberontak ke daerah antara Sungai Progo dan Bogowonto sebagai killing area.
• Menangkap pemimpin tertinggi pemberontak, yaitu Diponegoro sebagai “center of gravity.

Selain itu, de Kock juga menyebarkan seruan kepada pengikut Diponegoro bahwa ia akan memberikan pengampunan kepada mereka yang dengan sukarela menyerahkan diri. Ia juga menulis surat kepada Diponegoro dan Mangkubumi yang berada di Selarong. Diponegoro segera merundingkan isi surat itu dengan Pangeran Mangkubumi dan Kyai Mojo, kemudian memerintahkan kepada Pangeran Joyokusumo dan Pangeran Suryenglogo untuk menulis surat balasan yang secara tegas menolak berdamai.[2]

Setelah menerima surat balasan, de Kock segera memerintahkan pasukan kolose kedua untuk menyerbu Selarong, tetapi desa Selarong telah kosong. Para pimpinan pasukan Diponegoro telah berpencar meninggalkan Selarong menuju ke pelbagai arah. Kegagalan dalam penyerbuan Selarong tersebut membuat perang menjadi semakin berlarut-larut. Perkiraan de Kock yang membiarkan lawan berperang dengan cara perangnya sendiri sampai kehabisan logistic ternyata keliru. Karena prajurit-prajurit Diponegoro ternyata mampu bertahan hanya dengan makan nasi kering dan garam. Dapat dikatakan, operasi pengejaran (marching, fighting, camping) selama 1825-1827 yang diprakarsai oleh Jenderal de Kock telah gagal menangkap Diponegoro.

Tawaran Dunia

Pada pertengahan tahun 1827, Jenderal De Kock mulai merintis jalan perundingan dengan menugaskan seorang pengusaha berkebangsaan Inggris (William Stavers) dan seorang pengusaha keturunan Arab (Ali Chalif) untuk berunding serta menawarkan kepada Pangeran Diponegoro untuk memilih tanah di mana saja yang diinginkannya asal bersedia menghentikan peperangan. Namun tawaran ini ditolak.

Melemahkan dari Bawah

De Kock gagal karena selama ini banyak terfokus untuk menangkap pimpinan. Ia kini mencoba untuk melakukan cara pendekatan pribadi dengan para tumenggung beserta bawahannya. Operasi-operasi militer intensif bukan semata-mata untuk menghancurkan lawan atau merebut daerah lawan, tetapi juga sekaligus mengucilkan para pemimpinnya. Berbeda dengan perang umum, pihak lawan dalam perang kecil tidak memiliki center of gravity sehingga sulit untuk menentukan sasaran pokok. Salah satu cara menghancurkannya adalah dengan merebut milik yang paling berharga bagi mereka, to capture whatever they prize most.
Bagi de Kock, para pimpinan lawan adalah sesuatu yang amat berharga. Mereka dibujuk dan diajak berbicara untuk menyelesaikan permusuhan secara damai. Berunding dengan lawan tidak berarti mengurangi kehormatan dan kewibawaan pemerintah karena karakter orang Jawa ternyata sulit diperhitungkan. Mereka seringkali terlihat sebagai orang yang lamban dan pemalas, namun ternyata mereka adalah gerilyawan yang tangguh.

Dari hasil pemikiran dan pengalaman di lapangan, de Kock memperbaiki kesalahan strategi mobilitasnya. Pada tahun 1827, ia memutuskan untuk melaksanakan strategi baru, yaitu strategi Stelsel Benteng. Strategi ini meliputi dua aspek, yaitu aspek strategi dan aspek sistem persenjataan yang menyatukan pasukan dengan senjatanya. Dalam strategi ini, benteng, meriam dan pasukan menjadi unsur pokok ofensif-defensif. Benteng menjadi tidak terpaku dalam satu wilayah (statis), tetapi dinamis.
Dalam teori strategi, Stelsel Benteng disebut sebagai strategi tidak langsung. Sebab, penguasaan wilayah agar pasukan dapat memperoleh kebebasan bergerak esensinya. Pasukan harus berada sedekat mungkin dengan lawan untuk memecahkan konsentrasi pasukan lawan, sehingga benteng sebagai pangkalan pasukan harus dibangun sedekat mungkin dengan daerah penduduk lawan. Operasi-operasi militer yang berupa patroli taktis ofensif dilakukan secara teratur. Gunanya untuk mendesak lawan ke suatu “killing area”, yaitu daerah antara Sungai Projo dan Bogowonto, yang merupakan daerah yang dijaga secara ketat dengan mendirikan benteng-benteng untuk mempersempit lawan dan mencegah penerobosan lawan ke luar wilayah, serta mendisorganisasi kekuatannya.
Pelaksanaan strategi benteng disertai beberapa pedoman dan operasi yang harus ditaati oleh setiap prajurit, seperti larangan (forbidances) bagi pasukan untuk tidak membakar desa (rumah, lumbung- lumbung pangan dan rumah ibadah), menangkap ternak (lembu, kerbau dan kambing), menghancurkan panen juga persediaan makanan atau lumbung-lumbung pangan. Perbuatan- perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan sikap antipati dan permusuhan yang berujung perlawanan.

Pasukan juga diharuskan berhubungan langsung dengan masyarakat agar mereka merasa terlindungi. Merebut simpati masyarakat amat esensial dalam strategi ini. Inilah sebuah strategi yang menggabungkan beberapa aspek militer ofensif-defensif dengan aspek kultural, psikologi dan ekonomi.

Secara ringkas, konsepsi Stelsel Benteng adalah penguasaan teritorial atau penaklukan total. Penguasaan teritori merupakan tujuan pokok, sebab jika keamanan ditegakkan, diharapkan perekonomian rakyat akan pulih dan pajak-pajak bisa dipungut kembali. Aspek kultural yang disosialisasikan kepada tentara adalah menghormati kepercayaan dan budaya setempat. Aspek psikologi terutama untuk melunakkan sikap fanatik (dwiepziek) lawan.

Konsepsi Stelsel Benteng dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas daya tempur pasukan Jendral de Kock yang merasa malu atas kegagalan selama perang dua tahun. Dapat dikatakan, strategi itu adalah kekuatan baru setelah gagasan membagi Kesultanan Yogyakarta ditolak oleh Menteri Koloni dan Kelautan, Elout, pada April 1827 atas nama Raja Belanda.

Deradikalisasi Jihadis

Operasi sosial dilakukan oleh Belanda dengan mengerahkan para bangsawan pemilik apanage ke medan perang dengan tugas utama mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan “perbuatan jahat”. Istilah “berandal” juga dipopulerkan di masyarakat.
Operasi psikologi dilakukan oleh Belanda dengan mengangkat kembali Sultan Sepuh (Sultan Hamengkubuwono II) pada Agustus 1826. Pengangkatan ini membawa pengaruh besar terhadap sebagian bangsawan yang berpihak pada Diponegoro. Pangeran Mangkudiningrat, adalah salah satu pimpinan pasukan di Sambiroto yang meninggalkan Diponegoro. Ia menghubungi Residen Kedu, van Valck, untuk menyatakan keinginannya menghentikan permusuhan dengan meminta imbalan apanage di Kaliabu. Pada 1 Desember 1826, sekalipun permohonannya ditolak, Mangkudiningrat tetap menyerah. Menyerahnya Mangkudiningrat menginspirasi Belanda untuk membuat surat tawaran yang berisi ajakan untuk berdamai dan menghentikan permusuhan juga disampaikan kepada para pimpinan pasukan Diponegoro lainnya. Pangeran Notoprojo dan Pangeran Serang berhasil dibujuk.

Belanda juga melakukan operasi teritorial sebagai upaya menjauhkan Diponegoro dari rakyat. Karena tanpa dukungan rakyat, pasukan Diponegoro akan terisolir dan hanya dianggap sebagai berandal atau gerombolan perampok. Tujuan utamanya adalah untuk memikat hati rakyat, membina perkawanan, dan merebut teritori secara damai, yang berguna untuk mempersempit ruang gerak lawan. Belanda berusaha merebut simpati rakyat dengan membentuk opini dan sikap antipati terhadap pasukan Diponegoro.
Operasi teritorial dilakukan dengan dua cara, persuasif dan intimidasi. Cara persuasif dilakukan untuk meyakinkan rakyat bahwa tentara Belanda tidak berperang atau memusuhi orang Jawa, tetapi hanya mencari Diponegoro dan Kyai Mojo serta pengikutnya. Cara kedua dilakukan dengan intimidasi. Bila ada orang yang menolak memberikan informasi kepada pasukan Belanda, seluruh penduduk akan dianggap berandal dan desa akan dibakar. Para kuli dan tukang rumput (untuk kuda) juga tidak akan dibayar upahnya.[3]

Menipu dan Mengubur Citra Mujahidin

Menerima tawaran musuh untuk berdamai dengan syarat-syarat yang disepakati bukanlah hal yang dilarang dalam prinsip perang menurut Islam. Sebab Allah berfirman, “Kalau mereka cenderung kepada perdamaian, maka sambutlah kecenderungan itu, dan berserah dirilah kepada Allah.” (Al-Anfal, 8: 61).

Rasulullah saw dalam sejarah telah beberapa kali mengadakan perjanjian damai. Perjanjian Hudaibiyyah, misalnya. Poin-poin persetujuannya pada awalnya dianggap merugikan kaum muslimin dan mengundang protes keras dari senior sahabat. Namun, pada akhirnya para sahabat mengakui kehebatan Nabi saw dalam perundingan tersebut. Banyak hal yang patut dianalisis dari proses perjanjian Hudaibiyyah ini agar kaum muslimin yang meneladani ajaran Nabinya tidak terjerumus dalam tipu daya musuh.
Pada akhir 1829, posisi Diponegoro beserta sisa pasukannya telah diketahui secara jelas. Namun de Kock tidak memerintahkan penyerbuan untuk membunuh Diponegoro. Ia sadar pengaruh Diponegoro masih besar di masyarakat Jawa. Hal ini terbukti saat ia mengumumkan sayembara untuk menangkap Diponegoro, hidup atau mati, dengan hadiah uang, tak seorang pun yang menanggapi.
Sebagai pribadi dan sebagai seorang prajurit, de Kock ingin mengakhiri perang dengan kesatria tanpa menjadikan Diponegoro sebagai pahlawan. Kematian Diponegoro hanya akan membuat orang Jawa menganggap orang Belanda sebagai musuh— sesuatu yang sangat ingin dihindarinya.[4]

Dengan alasan tersebut, ia akhirnya memilih untuk memperdaya dan membujuk Diponegoro keluar dari kantong pertahanannya secara damai untuk kemudian menangkapnya. De Kock berusaha mengeksploitasi nilai-nilai budaya dan karakter kesatria bangsawan Jawa yang ada pada diri Diponegoro. Salah satu nilai kesatria yang dianggap luhur adalah “seorang kesatria pantang ingkar terhadap janji”. Karena itu, ia memerintahkan Kolonel Cleerens untuk terus melakukan aksi tipu daya terhadap Diponegoro sampai ia mengucapkan janjinya.[5]

Usaha untuk menghentikan Perang Jawa dengan damai yang licik terus dilakukan. Dengan menggunakan bekas tokoh-tokoh Perang Jawa seperti Alibasah dan Patih Danureja dalam usaha perdamaian licik membawa hasil yang menggembirakan bagi Belanda. Sebab pada tanggal 16 Februari 1830 telah terjadi pertemuan pertama antara Diponegoro dengan Kolonel Cleerens, wakil pemerintah Hindia Belanda dalam rangka perdamaian di Kamal, sebelah utara Rama Jatinegara daerah Bagelen.
Pertemuan perdamaian tidak dapat dilangsungkan, karena Diponegoro menuntut perundingan itu harus dilakukan oleh seorang yang mempunyai posisi yang sama dengan dia; setidak- tidaknya seperti Jenderal De Kock. Padahal Jenderal De Kock pada saat itu sedang berada di Batavia.

Untuk menunggu kedatangan Jenderal De Kock, maka Diponegoro dengan pasukannya terpaksa harus menginap di Kecawang sebelah utara desa Saka. Selama tenggang waktu perundingan, gencatan senjata dilakukan oleh kedua belah pihak.
Sebagai pribadi dan sebagai seorang prajurit, de Kock ingin mengakhiri perang dengan kesatria tanpa menjadikan Diponegoro sebagai pahlawan. Kematian Diponegoro hanya akan membuat orang Jawa menganggap orang Belanda sebagai musuh—sesuatu yang sangat ingin dihindarinya.

Desa Kecawang masih terlalu jauh, apabila perundingan akan dilangsungkan di sana. Oleh karena itu; untuk memudahkan jalan perundingan Diponegoro dengan pasukannya harus pindah ke Menoreh yang tidak begitu jauh dari Magelang, markas besar pasukan Belanda.

Pada tanggal 21 Februari 1830 rombongan Diponegoro telah tiba di Menoreh. Tetapi sampai 5 Maret 1830 Jenderal De Kock belum juga datang ke Magelang padahal bulan Ramadhan telah tiba. Berkenaan dengan bulan suci ini; Diponegoro tidak mau mengadakan perundingan dengan Belanda karena ia akan memusatkan dirinya untuk melakukan ibadah puasa selama sebulan. Kontak pertama antara Diponegoro dengan Jenderal De Kock terjadi pada tanggai 8 Maret 1830, sebagai perkenalan dan selanjutnya jadwal perundingan akan dilangsungkan sesudah bulan Ramadhan.

Menjelang hari raya Idul Fitri, Diponegoro telah menerima hadiah dalam bentuk seekor kuda tunggang yang sangat baik dan uang sebesar f 10.000.- Kemudian diikuti dengan pembebasan putra dan istei Diponegoro yang ditahan di Semarang dan membolehkan mereka berkumpul dengan Diponegoro di tempat penginapan perundingan di Magelang.

Melunakkan Hati Lawan

Menjelang hari raya Idul Fithri, Diponegoro telah menerima hadiah dalam bentuk seekor kuda tunggang yang sangat baik dan uang sebesar f 10.000.- Kemudian diikuti dengan pembebasan putra dan istri Diponegoro yang ditahan di Semarang dan membolehkan mereka berkumpul dengan Diponegoro di tempat penginapan perundingan di Magelang.

Di sisi lain, pada tanggal 25 Maret 1830, Jenderal de Kock telah memberikan perintah rahasia kepada Letnan Kolonel Du Perron dan pasukannya untuk memperketat pengawalan dan penjagaan kota Magelang dengan mengerahkan pasukan Belanda dari beberapa daerah di Jawa Tengah. Instruksinya, apabila perundingan gagal, Diponegoro dan delegasinya harus ditangkap!
Proses menuju perundingan pun berlanjut dan pada babak pertama Belanda merasa akan menemui jalan buntu. Hal itu setelah Diponegoro memberikan jawaban bahwa tujuan perangnya adalah mendirikan negara di bawah naungan Islam. Belanda khawatir jika perundingan ditunda sampai besok, berarti kesempatan buat Diponegoro dan pasukannya untuk mengadakan konsolidasi guna menghadapi segala kemungkinan. Sesuai dengan rencana Belanda bahwa perundingan adalah semata-mata metode untuk menangkap Diponegoro dan stafnya.

Setelah ditangkap, akhirnya pada tanggal 3 Mei 1830 Diponegoro beserta stafnya dibawa ke tempat pembuangannya di Menado. Tidak kurang dari 19 orang yang terdiri dari keluarga dan stafnya ikut dalam pembuangan di Menado. Pada tahun 1834 Diponegoro beserta keluarga dan stafnya dipindahkan ke kota Makasar. Dan pada tanggal 8 Januari 1855 Diponegoro wafat dalam usia kira-kira 70 tahun, setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun.

Penutup

Mengulang pembukaan tulisan bersambung ini, kita melihat bahwa diskursus tentang negara Islam di tanah Jawa sudah ada dari jaman Pangeran Diponegoro. Bahkan bukan sekadar wacana, melainkan bagaimana untuk mempertahankannya. Perang Jawa yang dahsyat dan penuh patriotisme telah digerakkan dan dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang Islam, yang hampir sebagian terbesar berideologi Islam dan bertujuan berdirinya negara merdeka yang berdasarkan Islam.
Fakta-fakta sejarah yang terungkap, baik latar belakang yang mewarnai para tokoh Perang Jawa, masa peperangan yang memakan waktu lima tahun lebih, yang diisi dengan menegakkan syariat Islam di dalam kehidupan pasukan Diponegoro sampai pada saat perundingan dengan Belanda serta tujuan yang akan dicapai, semuanya adalah bukti yang kuat bahwa Diponegoro dan pasukannya telah melakukan perjuangan politik Islam untuk mendirikan negara Islam di tanah Jawa.
Bila hari ini diskursus tentang negara Islam kembali hangat, mestinya umat tidak perlu merasa heran. Ini berarti ada yang memelihara kesinambungan perjuangan Islam di tanah Jawa sesudahnya, sebagai sebuah upaya rekonstruksi sejarah dan mengembalikan visi dan misi Islam kembali ke jalurnya. Yang harus menjadi pertanyaan adalah apakah Anda menjadi pelanjut perjuangan itu kini? [Tamat]

Penulis: Diolah ulang oleh Agus Abdullah dari laporan Syamina Edisi XII / JUNI 2014

——————
[1] Peter Carey, Waiting for the Just King, Modern Asia Studies, 20, I, 1986, hal. 59-137
[2] P.J.F. Louw, I, 1984, hal. 253
[3] G. Teitler, Anatomie van de Indische Defensie, Rijks Universiteit te Leiden, 1998, hal. 16-18
[4] Saleh, Strategi Menjinakkan Diponegoro, hal. 176.
[5] Ibid.

http://www.kiblat.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: